JAKARTA | SUARAKARAWANG.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang mengedepankan pendekatan realistis dan prinsip kehati-hatian, khususnya dalam keterlibatan Indonesia pada Board of Peace sebagai salah satu upaya mendorong penyelesaian konflik Palestina.
Penegasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pertemuan bersama para tokoh diplomasi, akademisi, praktisi hubungan internasional, serta pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menilai Presiden Prabowo memiliki pandangan yang realistis dalam menyikapi keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace. Menurutnya, di tengah kompleksitas konflik yang terjadi, mekanisme tersebut saat ini menjadi satu-satunya opsi yang tersedia.
“Kesan saya, Presiden Prabowo memiliki pendekatan yang realistis. Dalam arti, saat ini satu-satunya opsi yang ada di atas meja memang Board of Peace, dan tidak ada opsi lain,” ujar Dino.
Dino menegaskan bahwa Board of Peace bukanlah solusi instan bagi konflik Palestina. Upaya tersebut sarat dengan risiko dan ketidakpastian, serta melibatkan dinamika geopolitik berbagai aktor internasional. Namun demikian, Presiden Prabowo dinilai memahami sepenuhnya tantangan tersebut.
“Ini adalah sebuah eksperimen, bukan obat mujarab yang bisa menyembuhkan semua persoalan. Dan saya melihat Presiden Prabowo realistis dalam menyikapinya,” lanjutnya.
Ia juga mengapresiasi penekanan Presiden Prabowo terhadap pentingnya menjaga kekompakan dengan negara-negara Islam sebagai kekuatan penyeimbang. Selain itu, sikap kehati-hatian Presiden Prabowo dinilai sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.
“Yang paling saya apresiasi, kita masuk dengan hati-hati dan tetap berpegang pada opsi untuk bisa keluar jika kebijakan ini bertentangan dengan prinsip dan kepentingan nasional kita,” tegas Dino.
Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menyoroti proses konsultasi intensif yang telah dilakukan Indonesia sebelum memutuskan bergabung dalam Board of Peace. Ia menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil setelah melalui dua rangkaian konsultasi dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam.
“Indonesia ikut serta dalam Board of Peace setelah melalui konsultasi di antara negara-negara Islam atau negara dengan penduduk mayoritas Muslim,” ujarnya.
Hassan menjelaskan, delapan negara yang terlibat diharapkan dapat berperan sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan, sekaligus memastikan proses yang berjalan tetap berorientasi pada tujuan kemanusiaan.
Ia juga menekankan bahwa penyelesaian konflik internasional tidak selalu harus berada dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dengan merujuk pada sejumlah praktik diplomasi internasional sebelumnya.
“Kita tidak perlu apriori. Proses di luar kerangka PBB tidak harus ditafsirkan secara negatif, sepanjang proses tersebut menghasilkan sesuatu yang positif,” katanya.
Menurut Hassan, pertemuan dengan Presiden Prabowo memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai Board of Peace, termasuk ruang kedaulatan Indonesia dalam menentukan kelanjutan keterlibatannya.
“Kita memiliki kedaulatan penuh untuk memutuskan apakah akan melanjutkan atau tidak, tergantung apakah proses ini berjalan sesuai dengan niat kita yang sesungguhnya, yaitu membantu rakyat Palestina,” pungkasnya.
