KARAWANG | SUARAKARAWANG.ID | Perjuangan ribuan tenaga honorer dan PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Karawang kini memasuki Babak Baru.
Selama tiga hari berturut-turut, sejak Sabtu hingga Senin (5–7 September 2026), enam perwakilan pengurus DPD Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia Kabupaten Karawang bertolak ke Jakarta untuk mengawal penyerahan data krusial ke tingkat pusat.
Puncaknya terjadi pada Senin (7/9/2026), saat perwakilan DPD Karawang menyerahkan berkas data pembanding kepada Dewan Penasehat DPP Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia, Maman Yulianto.
Berkas tersebut diserahkan langsung oleh perwakilan DPD, Casmita Widodo. Data ini menjadi amunisi utama yang kemudian diteruskan kepada pimpinan DPR RI dan pemerintah pusat, yaitu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Adapun enam perwakilan DPD Karawang lintas profesi yang berangkat mengawal momen penting ini terdiri dari:
* Asep Abdul Azis (Ketua / Tenaga Kependidikan)
* Choerul Anwar (Tenaga Kependidikan)
* Wildan Amrullah (Tenaga Kependidikan)
* Jihan Gagah (Satpol PP)
* Casmita Widodo (Satpol PP)
* Sayen (Pemadam Kebakaran)
Dari hasil audiensi tersebut, angin segar berhembus bagi jutaan tenaga kerja di daerah. Data pembanding yang diserahkan telah diterima dan akan segera diverifikasi ulang oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Hasil pembahasan membawa titik terang bahwa sekitar 2,7 juta PPPK Paruh Waktu lintas profesi—mulai dari Tenaga Teknis, Tenaga Kesehatan, hingga Guru—diproyeksikan akan diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu secara bertahap pada tahun 2027.
Tak hanya status, skema penggajian pun membawa kabar menggembirakan. Rencananya, alokasi gaji PPPK dan PPPK Paruh Waktu akan dialihkan dari APBD ke APBN. Saat ini, pemerintah tengah merampungkan penyusunan regulasi serta pos-pos anggaran:
* Sektor Guru: Anggaran mulai diperhitungkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen).
* Sektor Tenaga Kesehatan: Skema anggaran sedang dikalkulasi oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
* Sektor Tenaga Teknis: Pembahasan dialokasikan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Perjuangan tidak berhenti di situ. Hari ini, Kamis (10/9/2026), Sekjen DPP Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia bersama Ketua Umum AMP, Fadlun Abdullah, memenuhi undangan resmi dari Kepala BKN untuk menindaklanjuti pertemuan tanggal 7 September lalu.
Pengurus DPD Aliansi PPPK Paruh Waktu Kabupaten Karawang melalui Bendahara Choirul, mengimbau seluruh rekan sejawat untuk tetap bersatu dan menjaga kondusivitas.
“Mari kita terus mengawal bersama seluruh proses ini dengan tetap menjaga persatuan, kekompakan, dan kondusivitas, serta menunggu informasi resmi dari pemerintah. Semoga seluruh tahapan berjalan dengan lancar dan membawa kabar baik bagi seluruh PPPK Paruh Waktu Indonesia,” tegasnya.
Reporter: Nina Melani Paradewi
