KARAWANG | SUARAKARAWANG.ID | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, aman, dan sehat dengan mengikuti verifikasi virtual tahap lanjutan untuk Penghargaan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Tingkat Nasional 2025. Kegiatan ini digelar oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, memimpin langsung presentasi terkait penyelenggaraan program KKS yang menjadi bagian dari penilaian Penghargaan Swastisaba Tingkat Pusat 2025. Dalam kesempatan itu, ia memaparkan berbagai inovasi dan capaian Kabupaten Karawang dalam membangun lingkungan sehat dan masyarakat yang mandiri.
Menurut Bupati Aep, pada 2025 terdapat sembilan tatanan yang menjadi fokus dalam pelaksanaan KKS di Karawang, di antaranya Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri, Permukiman dan Fasilitas Umum, Satuan Pendidikan, Pasar Sehat, Perkantoran dan Perindustrian, Pariwisata Sehat, Tertib Lalu Lintas, Perlindungan Sosial, serta Penanggulangan Bencana.
Bupati Aep juga mengungkapkan bahwa Pemkab Karawang telah membentuk kelembagaan KKS yang solid, meliputi 30 forum kecamatan, 297 kelompok kerja (pokja) desa sehat, dan 12 pokja kelurahan sehat. Struktur ini terdiri dari tim pembina, forum kabupaten sehat, forum komunikasi kecamatan sehat, serta pokja desa dan kelurahan yang telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi, mulai dari SK, sekretariat, rencana kerja, hingga penganggaran.
Kerja sama lintas sektor juga diperkuat melalui dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang mencakup bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Atas upaya dan keseriusannya, Kabupaten Karawang berhasil meraih berbagai penghargaan, di antaranya UHC Award pada September 2023 sebagai daerah dengan cakupan kepesertaan di atas 95 persen, juara program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) 2023, serta penghargaan Bebas Frambusia dari Kementerian Kesehatan pada 2024. (Red)
