KARAWANG | SUARAKARAWANG.ID | Proses pemilihan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Dusun Gebangcarang, Desa Lemahmukti, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang, kian bergejolak.
Tahapan pemilihan ini dituding sarat cacat hukum dan berisiko tinggi terhadap manipulasi aspirasi warga.
Ketegangan bermula dari protes keras yang dilayangkan oleh salah satu calon anggota BPD, Dayat Supriatna. Ia menyoroti tajam sistem keterwakilan yang dipaksakan oleh panitia, yang dinilai mencederai asas demokrasi langsung dan berpotensi mengabaikan hak suara murni masyarakat.
Dayat pun mendesak agar pemilihan dilakukan secara langsung di mana setiap Kepala Keluarga (KK) memegang hak suara.
Pasalnya, Penggunaan sistem keterwakilan dikhawatirkan telah diatur sedemikian rupa dan merampas kebebasan warga.
Sorotan paling tajam juga diarahkan Dayat pada susunan panitia pemilihan yang dinilai sangat tidak proporsional. Karena, Berdasarkan catatan, terdapat enam orang dari unsur perangkat desa dan hanya satu orang dari unsur tokoh pemuda. Komposisi ini dinilai jauh dari ideal dan menyalahi prinsip netralitas.
Selain itu, Tahapan pengisian BPD dilaporkan molor dari jadwal semestinya. Proses krusial seperti pengundian nomor urut calon dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) baru dilaksanakan di saat desa-desa lain telah menyelesaikan seluruh rangkaian pemilihan, memicu kesan proses yang dipaksakan.
Dayat menegaskan bahwa pihaknya tidak mengejar siapa yang menang, melainkan kepastian aturan dan transparansi proses demokrasi di tingkat desa. Jika musyawarah buntu, somasi resmi siap dilayangkan kepada panitia.
Untuk menjaga asas keberimbangan dan kode etik jurnalistik, pihak media telah berupaya meminta konfirmasi kepada Ketua Panitia Pemilihan BPD Desa Lemahmukti, Fikih.
Saat dikonfirmasi mengenai rentetan protes dan tudingan ketidaknetralan tersebut, Fikih memberikan tanggapan yang terkesan mengambang.
“Tadi sebenarnya mau dijelaskan ke media juga, dan tadi sebenarnya harusnya sudah mendapatkan titik temu. Saya mau jelaskan tapi takut menyinggung perasaan Pak Dayat, karena di beberapa tahapan juga panitia selalu kooperatif. Tidak mau menyinggung perasaan siapapun.”kata Fikih seraya mengatakan pihaknya belum bisa menanggapi lebih jauh karena kondisi saudaranya yang saat ini sedang kritis di rumah sakit.
Respons tersebut justru menuai tanda tanya besar dari publik dan kalangan penggiat transparansi desa.
Alih-alih memberikan klarifikasi berbasis regulasi dan dasar hukum penggunaan sistem keterwakilan maupun komposisi panitia, pihak panitia dinilai bersikap menghindari persoalan.
Tekanan publik pun menguat, agar Pemerintah Desa Lemahmukti dan panitia pemilihan membuka secara transparansi data serta merevisi tahapan yang cacat.
Reporter : Mail
Editor : Nina Melani Paradewi
