KARAWANG | SUARAKARAWANG.ID | Hampir satu tahun berlalu sejak Margono terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Karawang, namun hingga kini Surat Keputusan (SK) penetapannya tak kunjung turun.
Buntut dari belum diterbitkannya SK tersebut, roda organisasi dan program kerja Apdesi Karawang kini disorot lantaran dinilai mandek.
Seperti diketahui, Margono resmi ditetapkan sebagai ketua terpilih dalam Musyawarah Cabang (Muscab) ke-4 Apdesi Karawang yang digelar di Hotel Batiqa Karawang pada Kamis (16/10/2025) lalu.
Pelaksanaan Muscab saat itu berlangsung tertib dan kondusif sejak pukul 10.00 WIB, serta dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang, Saepulloh.
Awak media telah berupaya melakukan konfirmasi terkait belum turunnya SK serta kejelasan jadwal pelantikan kepada Margono, yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel tersebut.
Namun, hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum bersedia memberikan keterangan resmi.
Di sisi lain, Ketua DPD APDESI Provinsi Jawa Barat, Sukarya WK, membenarkan bahwa pihaknya memang belum mengeluarkan SK hingga hari ini semenjak kepengurusan Margono terpilih.
Sukarya yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Wanasari, Kecamatan Telukjambe Barat ini menjelaskan bahwa alasan utamanya berada di kubu kepengurusan Margono sendiri yang belum menetapkan jadwal pelantikan.
“Ya, kalau kami menunggu. Beberapa kali sempat kami menanyakan kapan akan dilantik, tapi jawaban Margono belum siap dengan alasan seragam,” ungkap Sukarya WK saat dimintai keterangan, Kamis (16/7/2026).
Ia menegaskan, secara mekanisme kepartaian maupun keorganisasian, DPD baru akan menyerahkan SK berbarengan dengan momentum pelantikan.
“DPD itu akan menyerahkan SK pada saat pelantikan, jadi silakan saja persiapkan pelantikannya kapan,” tegasnya.
Lebih lanjut, WK menuturkan jika dirinya tidak mengetahui secara pasti apakah ada alasan lain di balik keengganan Margono yang hingga kini mengaku belum siap karena urusan seragam.
Hanya saja, ia mengingatkan, jika memang ingin program-program APDESI berjalan, pelantikan harus segera disegerakan.
“Kita SK-kan, silakan siapkan pelantikan, karena program pasti terganggu begitupun juga anggota,” tandas WK.
“Ya, kami tidak tahu alasan lain apa, mungkin belum berani saja kali,” imbuhnya mengisyaratkan adanya tanda tanya di balik penundaan tersebut.
Tertundanya pelantikan dan penerbitan SK yang sudah memakan waktu nyaris setahun ini rupanya mulai menimbulkan keresahan di kalangan anggota di tingkat bawah.
Salah seorang sumber internal yang juga merupakan anggota aktif APDESI Karawang, mengaku bingung dengan situasi kepengurusan yang terkesan menggantung.
Ia menyoroti dampak fatalnya terhadap pelaksanaan program kerja organisasi.
“Terus terang kami bingung, sudah hampir setahun sejak aklamasi di Batiqa tapi kok pelantikan belum jelas dan SK belum keluar? Imbasnya sangat terasa, program kerja yang seharusnya jalan untuk mendampingi isu-isu desa jadi terhambat total. Fokus kita kan harusnya realisasi program kerja untuk kemajuan desa, bukan terjebak di urusan seremonial yang menggantung seperti ini,” keluh sumber yang enggan disebutkan namanya tersebut.
Reporter : Nina Melani Paradewi
