CIKARANG PUSAT | SUARAKARAWANG.ID | Upaya memperkuat tata kelola, legalitas, dan kapasitas sumber daya manusia terus didorong untuk meningkatkan kualitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa.
Melalui kegiatan pembinaan dan pengelolaan BUMDes Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Aula KH Noer Ali, Gedung Bupati Bekasi, Jum’at (26/06/2026), para pengelola BUMDes dari 23 kecamatan mendapatkan penguatan mengenai pengembangan usaha, tata kelola kelembagaan, hingga strategi peningkatan kinerja usaha desa.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, mengatakan pembinaan tersebut menjadi momentum untuk menambah wawasan dan pengetahuan pengelola BUMDes dalam mengembangkan potensi ekonomi desa yang dimiliki masing-masing wilayah.
“Potensi yang ada di desa sebetulnya sudah diketahui oleh masing-masing pengelola. Melalui pembinaan ini, kami berharap mereka semakin termotivasi, bertambah pengetahuannya, sehingga BUMDes di Kabupaten Bekasi bisa semakin maju dan berprestasi,” ujarnya.
Menurutnya, berbagai potensi usaha desa yang telah berkembang perlu terus diperkuat melalui peningkatan kapasitas pengelola serta dukungan kolaborasi dengan berbagai pihak agar mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
“BUMDes dan Koperasi Merah Putih sama-sama program pemerintah. Kalau ada kolaborasi yang baik dengan pembagian fungsi yang jelas, keduanya bisa berkembang bersama dan saling menguatkan,” katanya.
Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Bekasi, Iman Santoso, menjelaskan bahwa pembinaan ini merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi perkembangan BUMDes yang dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha desa.
“Ini merupakan tahapan lanjutan dari hasil evaluasi perkembangan BUMDes. Kami ingin mendorong penguatan tata kelola, pengembangan usaha, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar kualitas BUMDes semakin baik,” ungkapnya.
Selain peningkatan kapasitas pengelola, penguatan regulasi juga menjadi perhatian dalam mendukung pengembangan BUMDes yang lebih profesional dan berkelanjutan. Saat ini, penyusunan Peraturan Bupati tentang BUMDes telah memasuki tahap finalisasi sebagai landasan hukum bagi pengelolaan usaha desa.
“Alhamdulillah saat ini Peraturan Bupati tentang BUMDes sudah memasuki tahap finalisasi. Kami menargetkan tahun ini regulasi tersebut dapat ditetapkan sehingga menjadi dasar yang lebih kuat bagi pengelolaan dan pengembangan BUMDes,” jelasnya.
Menurut Iman, sejumlah BUMDes di Kabupaten Bekasi telah menunjukkan perkembangan positif melalui berbagai usaha produktif yang memanfaatkan potensi lokal, mulai dari peternakan ayam petelur, budidaya melon, hingga kerajinan berbasis eceng gondok.
“Potensi usaha teman-teman BUMDes sebenarnya sudah cukup baik. Yang perlu diperkuat sekarang adalah tata kelola, administrasi, dan pelaporan data agar perkembangan yang sudah dilakukan di desa dapat tercatat dengan baik,” tuturnya.
Ia menambahkan, penguatan tata kelola tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi dan kelembagaan, tetapi juga kemampuan BUMDes dalam mengembangkan potensi lokal yang dimiliki masing-masing desa agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
“BUMDes harus mampu menggerakkan ekonomi masyarakat, memperkuat fungsi sosial, meningkatkan kualitas SDM, tata usaha, dan terus mengembangkan potensi lokal yang dimiliki masing-masing desa,” pungkasnya.
